Badan Pemenangan Prabowo-Sandi di Jatim Sebut Pemilu 2019 Terburuk Sepanjang Sejarah

SURYA.co.id | SURABAYA – Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi di Jawa Timur menganggap wajar banyaknya unjuk rasa yang terjadi di Surabaya dan sejumlah tempat lainnya.

BPP Jatim menilai masyarakat resah dengan banyaknya bukti kecurangan yang banyak ditemukan akhir-akhir ini.

”Sebuah hal yang menjadi kewajaran ketika masyarakat bergejolak. Sebab, sikap penyelenggara pemilu maupun penyelenggara negara sudah keluar dari batas kewajaran,” kata Ketua Tim Media BPP Prabowo-Sandi di Jatim, Hadi Dediyansah ketika dikonfirmasi di Surabaya, Minggu (19/5/2019).

Hadi mencontohkan banyaknya money politic, intimidasi oleh aparat negara, hingga penggunanaan fasilitas negara menjadi bukti nyata masalah ketidaknetralan dalam pemilu. ”Ini menjadi masalah komplek,” sebutnya.

Termasuk sistem perhitungan (Situng) KPU yang seharusnya dihentikan.

”(Soal situng) fatal salahnya. Secara prosedural sudah tak dilakukan oleh KPU. Sehingga wajar, karena pemilu kali ini terburuk sepanjang sejarah kemudian masyarakat bergejolak,” katanya kembali.

• Polres Malang Kota Menghentikan Bus Pengangkut Rombongan Aksi 22 Mei yang Akan ke Jakarta

• Cegah Mobilisasi Aksi 22 Mei ke Jakarta, Polres Bojonegoro Gelar Razia Kendaraan

Untuk diketahui, 23 elemen organisasi massa yang menamakan diri sebagai Forum Umat Islam Indonesia mendatangi Gedung DPRD Jatim, Jumat (17/5/2019). Mereka menuntut DPRD mendorong pemerintah ikut mengusut kematian ratusan petugas pemilu selama penyelenggaraan pesta demokrasi lalu.

"Kami berharap kepada DPR agar mendorong pemerintah untuk ikut mengusut tuntas penyebab kematian lebih dari 600 orang petugas pemilu lalu," kata salah satu perwakilan aksi ini, Indra Rouf di sela acara tersebut.

Menurutnya, kematian para penyelenggara pemilu tersebut tak wajar. "Sehingga, hal ini harus ada langkah pengusutan secara langsung dari pemerintah," katanya.

Pihaknya juga berharap kepada pemerintah untuk mengawal proses demokrasi secara adil dan transparan agar menghasilkan produk pemerintah sesuai dengan amanat konstitusi. "Pemilu wajib menghasilkan pemimpin dari proses yang jujur dan adil," tegas Indra.

Source